DPR Soroti Anggaran Podcast Menteri Koperasi Rp103 Miliar, Mufti Anam: Rakyat Tidak Butuh Pencitraan
 |
| Mufti Anam, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. (foto: dpr.go.id) |
Jakarta, darijatim.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam menyoroti rencana anggaran Kementerian Koperasi untuk podcast, video, dan kebutuhan publikasi lainnya yang mencapai Rp103 miliar. Ia mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran tersebut karena dinilai belum memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Dalam rapat, Mufti Anam juga menyinggung serapan anggaran Kementerian Koperasi tahun 2026 yang disebut baru mencapai 64 persen dari total pagu Rp72 miliar, sementara terdapat usulan kenaikan anggaran hingga enam kali lipat.
"Di sini rakyat hari ini tidak perlu, Pak, podcast video. Sudah Bapak tinggal numpang saja sekarang semudah itu mengupload sesuatu melalui TikTok, melalui media sosial. Kenapa menghabiskan anggaran sebesar itu hanya untuk sebuah pencitraan?" kata Mufti Anam, dikutip dari TV Parlemen.
Mufti mengatakan penggunaan anggaran kementerian harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama anggota koperasi dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Ia juga mempertanyakan dampak keberadaan Kementerian Koperasi di daerah. Menurutnya, masih ada masyarakat yang belum merasakan manfaat dari program-program kementerian tersebut.
"Sahabat saya ini bilang ini Menteri Koperasi ini ada enggak sih Kementerian Koperasi ini, saya kok enggak ngerasakan ya manfaatnya di daerah saya," ujar Mufti Anam.
Selain anggaran publikasi, Mufti turut menyoroti rencana anggaran pelatihan yang disebut mencapai Rp1,9 triliun. Ia meminta penjelasan mengenai tujuan penggunaan anggaran tersebut karena menurutnya masih ada peserta pelatihan sebelumnya yang belum mendapatkan kepastian penempatan kerja.
"Jangan sampai kita menghambur-hamburkan uang untuk pelatihan yang ternyata nanti kemudian setelah pelatihan juga tidak tahu mau tempatkan di mana," kata Mufti.
Mufti menegaskan Komisi VI DPR RI perlu mendapatkan penjelasan rinci terkait penggunaan anggaran agar setiap dana negara yang dialokasikan untuk koperasi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
"Kami minta dijelaskan agar rakyat kita, kami Komisi 6 sebagai perwakilan rakyat di tempat ini bisa memahami, bisa mengerti bahwa satu rupiah uang rakyat yang diberikan kepada koperasi Desa Merah Putih, kepada Menteri Koperasi betul-betul bisa berdampak bagi kesehatan rakyat itu," ujarnya. (Sam)
